Artikel ini ditulis oleh Ririn Ariana dan M. Afgan Al-Gifari sebagai tugas akhir Program Kelas Jurnalistik Aksara (KLASIKA) periode Agustus-September 2026. Naskah sudah melalui proses penyuntingan oleh Tim Aksara Institute.
***
Sejak berpisah dengan suaminya pada 2020 hingga resmi dinyatakan cerai oleh Pengadilan Agama (PA) Tangerang pada 2024, Eviana (36) tidak pernah menerima nafkah dengan nominal yang ditetapkan dalam putusan, yaitu senilai Rp2 juta. Menurut Eviana, jumlah nafkah paling besar yang ia terima adalah Rp1 juta. Nominal tersebut diberikan hanya satu kali ketika anaknya masuk sekolah.
Persoalan mantan suami mangkir nafkah juga dialami Jelita, bukan nama sebenarnya. Warga Jombang, Jawa Timur, itu memutuskan menuntut hak nafkah tahun 2024 setelah resmi bercerai pada 2012 tanpa meminta nafkah. Keputusan itu dia ambil atas permintaan anaknya yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Melalui gugatan tersebut, PA memutuskan Jelita berhak menerima nafkah setiap bulan sebesar Rp600 ribu untuk kebutuhan harian anak dan Rp100 ribu untuk sekolah, serta Rp20.160.000 nafkah terlalaikan. Namun, putusan tersebut tidak pernah dijalankan oleh mantan suaminya yang justru memblokir akses komunikasi dengan anak mereka.
Pengalaman Eviana dan Jelita menunjukkan persoalan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian tidak hanya muncul ketika ayah mengabaikan kewajiban yang ditetapkan pengadilan, tetapi juga ketika hak tersebut tidak dituntut sejak awal. Padahal, perceraian tidak akan pernah menghapus kewajiban orang tua terhadap anak. Orang tua, terutama bapak, memiliki tanggung jawab untuk memenuhi seluruh kebutuhan dasar, biaya hidup, serta hak pengasuhan dan pendidikan anak.
Secara normatif, hukum Indonesia mengatur tanggung jawab orang tua dalam menghidupi dan mendidik anak, termasuk pembiayaan untuk anak melalui Undang-Undang No 1/1974. Pasal 41 huruf (a) menyatakan, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya; dan (b) bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
Nita Yunita (40), Bendahara Serikat Yayasan Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA) menilai, pelaksanaan putusan nafkah kurang efektif karena (1) lemahnya daya paksa, (2) kurangnya pendampingan hukum dari pemerintah, (3) kendala terkait biaya, dan (4) proses hukum yang cenderung rumit dalam melakukan permohonan eksekusi bagi ibu yang harus mencari nafkah dan mengurus anaknya seorang diri. Apalagi, hasil persidangan belum tentu berpihak sepenuhnya pada tuntutan yang diajukan.
Selaras dengan Yunita, Eviana sebagai ibu yang menafkahi anaknya tanpa bantuan mantan suami mengungkapkan, lelahnya meminta nafkah usai bercerai. Bahkan, kesulitan meminta nafkah telah dirasakan sebelum dinyatakan resmi bercerai oleh PA. Menurutnya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh negara jika mantan suaminya memang tidak ingin memberi nafkah.
Jaminan Negara untuk Hak Nafkah Anak
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebut, jika PNS pria bercerai dari istrinya bukan karena kesalahan istri, dia wajib memberikan sebagian gajinya kepada mantan istri dan anak. Namun, Hakim Pengadilan Agama Praya, Nusa Tenggara Barat, Reshandi Zein, menyebut pelaksanaan hukum ini juga berhubungan dengan mekanisme kepegawaian pada instansi PNS tersebut bekerja, sehingga tidak identik dengan setiap amar nafkah anak yang ditetapkan pengadilan.
Menurut Reshandi, bagi ayah yang bekerja di sektor nonformal, negara telah memiliki sejumlah instrumen perlindungan, antara lain pengendalian akses terhadap akta cerai elektronik yang berlaku sampai kewajiban tertentu dalam putusan dipenuhi, serta kemungkinan sita terhadap harta suami sebagai jaminan nafkah anak. Sayangnya, instrumen itu tidak mampu memantau pembayaran nafkah bulanan dari ayah yang bekerja di sektor nonformal.
Reshandi menambahkan, jika kewajiban nafkah yang sudah ditetapkan dalam putusan hukum tidak dijalankan oleh mantan suami, mantan istri dapat mengajukan permohonan eksekusi. Dalam menanggapi permohonan tersebut, Ketua Pengadilan lebih dulu menegur atau aanmaning. Apabila kewajiban tetap tidak dilaksanakan dalam delapan hari, pengadilan dapat melanjutkan ke tahap eksekusi, menetapkan sita eksekusi atas harta milik mantan suami, dan diteruskan dengan menjual melalui lelang untuk membayar tunggakan nafkah beserta biaya eksekusi.
Adapun dalam kasus tidak ditetapkannya jumlah nafkah dalam putusan ketika cerai, hal itu diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2/2019 yang membuka kemungkinan bagi ibu atau pengasuh anak untuk mengajukan gugatan terkait nafkah anak yang seharusnya diberikan pada masa lalu tetapi dilalaikan oleh ayahnya.
“Jaminan hukum atas nafkah anak berarti bahwa anak mempunyai hak yang dapat dituntut dan dipaksakan melalui pengadilan. Namun, dalam hukum acara perdata, pengadilan tidak dapat dengan sendirinya menagih, memotong penghasilan, atau mencari harta mantan suami setelah putusan dijatuhkan. Pengadilan baru dapat menjalankan eksekusi setelah ada permohonan dari pihak yang berkepentingan,” ujar Reshandi, 15 September 2026.
Bukan Ranah Pidana?
Setelah tiga bulan tidak menerima nafkah terlalaikan dari mantan suami sebagaimana diputuskan dalam Pengadilan Agama, Jelita melaporkan mantan suaminya ke Polres Jombang atas dasar penelantaran anak. Namun, setelah laporan berjalan, dilakukan mediasi, hingga pemanggilan saksi, polisi menyebut kasus ini tidak memenuhi unsur pidana karena sang mantan tidak memenuhi unsur penelantaran anak. Jelita diarahkan untuk membuat permohonan eksekusi ke PA.
Unsur penelantaran anak dalam hukum di Indonesia ada di penjelasan Pasal 13 ayat 1 huruf c UU No 35/2014 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan, perlakuan penelantaran mencakup tindakan atau perbuatan yang dengan sengaja mengabaikan kewajiban sebagai tanggung jawab orang tua dalam memelihara, merawat, atau mengurus anak sebagaimana mestinya. Di Pasal 76B disebut, setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran. Adapun pihak yang melanggar, dapat dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun dan/atau denda paling banyak Rp100 juta.
Menanggapi kasus Jelita, Reshandi menjelaskan, sikap polisi untuk mengarahkan Jelita agar membuat permohonan eksekusi ke PA dapat dipahami. Dalam SEMA Nomor 1 / 2025 ditegaskan, apabila nafkah anak telah ditetapkan dalam putusan perdata tetapi tidak dijalankan oleh ayah atau mantan suami, maka putusan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai tindak pidana penelantaran anak, melainkan dapat ditempuh melalui eksekusi.
Menurut Reshandi, tidak ada satu bentuk putusan yang otomatis berlaku dalam setiap keadaan. Hakim perlu memastikan lebih dahulu apakah ayah benar-benar tidak mampu atau hanya menyatakan bahwa ia tidak punya penghasilan tetap. Kemiskinan dinilai dari keadaan nyata, seperti kesehatan, usia, pekerjaan, kemampuan produktif, aset, jumlah tanggungan, dan penghasilan yang masih mungkin diperolehnya.
Kewajiban menafkahi anak, Reshandi melanjutkan, tetap mengikat pada diri seorang ayah meskipun tidak memiliki pekerjaan tetap. Namun, pengadilan dapat memberikan tuntutan nafkah yang realistis sesuai kemampuan ayahnya. Kewajiban nafkah dapat ditanggung sebagian oleh ibu jika ketidakmampuan ayah dapat dibuktikan dalam persidangan di Pengadilan, di antaranya karena sakit berat atau disabilitas yang menghambat ayah memiliki penghasilan. Meski demikian, putusan tersebut tidak menyebabkan ibu memikul seluruh biaya pemeliharaan dan pendidikan anak.
Dalam beberapa keadaan, ketika pengadilan menghadapi keterbatasan dalam hasil putusan karena tidak ada penghasilan dari kedua orang tua, pemenuhan hak anak memerlukan keterlibatan pemerintah daerah, dinas sosial, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), lembaga perlindungan anak, dan program bantuan sosial.
“Jadi, kemiskinan orang tua tidak menghapus hak anak, tetapi memengaruhi cara hak tersebut dipenuhi. Pengadilan dapat menentukan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan masing-masing orang tua. Namun, jika keduanya benar-benar tidak mampu, persoalannya tidak dapat diselesaikan hanya melalui amar putusan. Negara dan sistem perlindungan sosial juga harus hadir agar putusan yang baik secara normatif tetap mungkin dilaksanakan dalam kenyataan,” Reshandi menjelaskan, 15 September lalu.
Bisakah Berharap pada Pemerintah?
Hal paling utama yang memang diharapkan ibu tunggal adalah kehadiran pemerintah sebagai pendamping hukum secara penuh sampai hak-hak anak mereka dapat terpenuhi. Penanganan putusan nafkah yang saat ini kurang efektif, membuat para ibu tunggal merasa pesimis, bahkan untuk memulai tuntutan sekalipun. Sedangkan mantan suami yang punya kewajiban sebagai seorang ayah, malah selamat dari tuntutan nafkah anak tanpa melewati satu pun putusan eksekusi dari pengadilan.
Dalam website resmi Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya disebutkan, Pemkot Surabaya memperketat perlindungan hak perempuan dan anak korban perceraian dengan menunda layanan kependudukan bagi mantan suami yang menunggak nafkah anak, iddah, atau mut’ah. Kebijakan hasil kolaborasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan PA Surabaya sejak 2023 ini memanfaatkan integrasi Data Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara otomatis.
Saat warga yang masih berutang nafkah mengajukan permohonan melalui aplikasi E-Kitir, sistem akan memunculkan notifikasi dan menghentikan proses layanan kependudukan. Permohonan baru akan diproses kembali secara otomatis setelah yang bersangkutan menyelesaikan kewajibannya di PA Surabaya. Langkah ini dihadirkan untuk menekan maraknya kasus mantan suami yang melalaikan kewajiban nafkah lahir.
Melansir dari website resmi Pemerintah Kota Surabaya, angka ketidakpatuhan terhadap putusan pengadilan mencapai 4.701 perkara. Angka tersebut cukup tinggi dibanding dengan perkara nafkah anak yang sudah rampung, yaitu 1.513 perkara.
Ketidakpatuhan terhadap pengadilan juga banyak terjadi dalam kasus pemenuhan nafkah kepada mantan istri, yaitu (1) Nafkah iddah, nafkah yang diberikan kepada mantan istri selama masa iddah, berjumlah 5.161 tunggakan kewajiban dan (2) Nafkah mut’ah, sebagai kompensasi atas jatuhnya talak kepada mantan istri, dengan jumlah 6.665 perkara.
Menanggapi kasus ini, sistem integrasi data kependudukan telah memberikan informasi terkait tidak dapat diberikannya pelayanan adminduk kepada 7.642 subjek dari total 10.959 data yang masuk dalam pengawasan. Langkah ini, menurut Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Eddy Christijanto, merupakan upaya untuk memberikan perlindungan nyata bagi mantan istri dan anak.
Eviana pun mengharapkan kebijakan Pemkot Surabaya ini dapat direalisasikan dalam skala nasional. Menanggapi hal ini, Hakim PA Cibinong, Bogor, Dacep Burhanudin (54), menyampaikan dukungannya secara penuh. “Sangat mendukung bila dijadikan program nasional. Perlu ada goodwill dari semua stakeholder untuk mengangkat program itu menjadi program nasional,” kata Dacep, 15 September 2026.
Harapan lain diungkapkan Yunita agar mengadakan berbagai pelatihan keterampilan usaha untuk para ibu tunggal. Sehingga selain bantuan sosial yang pada akhirnya akan habis, memberikan keterampilan usaha dapat membuat para ibu menemukan kembali kesempatan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Yunita menekankan untuk tidak memberikan batasan usia di dalamnya. Karena menurutnya, masih banyak ibu tunggal lanjut usia yang memang masih ada keinginan untuk terus memenuhi kebutuhan keluarga.
“Dari pemerintah itu jangan cuma kasih bantuan kayak bansos tiap bulan. Coba lebih diperbanyak lagi bantuan keterampilan-keterampilan si perempuan ini. Jadi kaya kasih pelatihan-pelatihan jahit, atau memasak, atau bikin kue, atau berhias. Kalau bisa jangan dibatasi dari usia-usianya. Yang saya tahu, di pelatihan-pelatihan sekarang ada batas umur. Batas umur sampe misalkan 50 atau 45, sedangkan perempuan kepala keluarga itu ada yang umurnya lebih dari segitu tapi mereka masih pengen usaha,” ujar Yunanti, 16 September lalu.
Negara merayakan Hari Ayah Nasional, tetapi tidak memiliki hukum yang dapat secara ketat memaksa laki-laki untuk menunaikan kewajibannya sebagai ayah. Sudah tidak menafkahi, tidak hadir pula secara fisik dan mental.
***