Beberapa waktu lalu, sebuah kabar datang dari perbukitan Hambalang. Bukan soal proyek mangkrak yang sempat jadi ikon korupsi masa lalu, tapi soal pertemuan tertutup antara sejumlah pemimpin redaksi media besar dengan salah satu tokoh politik paling berkuasa hari ini: Prabowo Subianto.
Bagi sebagian orang, ini mungkin sekadar silaturahmi politik biasa. Tapi bagi saya, seorang mahasiswa yang masih percaya bahwa media adalah pilar keempat demokrasi, pertemuan ini menimbulkan kegelisahan mengenai masa depan kebebasan pers dan independensi media di negeri ini.
Media dan Kekuasaan: Hubungan yang Harus Dijaga Jaraknya
Media massa – dalam demokrasi – bukan sekadar penyampai informasi. Ia adalah penjaga gerbang opini publik, pengontrol kekuasaan, dan penyambung suara yang tak terdengar. Media adalah forum publik yang harus menjamin keragaman perspektif dan keberimbangan informasi. Karena itu, relasi antara media dan kekuasaan seharusnya transparan, kritis, dan profesional, bukan personal dan penuh kompromi.
Ketika para pemimpin redaksi media besar berkumpul secara tertutup di kediaman pribadi calon presiden terpilih – dalam suasana informal, akrab, dan tanpa dokumentasi publik – muncullah kekhawatiran serius. Ini bukan soal “bertemu”, tapi soal persepsi publik atas independensi media.
Dalam komunikasi politik, simbolisme sangat penting. Dalam hal ini, simbol yang muncul bukanlah simbol netralitas, melainkan kedekatan yang bisa menimbulkan konflik kepentingan.
Secara teori, inilah yang disebut sebagai “media capture” – ketika institusi media tidak lagi berfungsi secara independen karena telah masuk ke dalam lingkaran kekuasaan elite politik.
Dalam laporan Center for International Media Assistance (CIMA), media capture terjadi ketika elite ekonomi atau politik mengendalikan media untuk membentuk opini publik sesuai kepentingannya. Indonesia, dengan media yang sebagian besar dimiliki oleh konglomerasi yang juga memiliki afiliasi politik, sangat rentan terhadap hal ini.
Kita bisa lihat, selama satu dekade terakhir, ada kecenderungan media arus utama menjadi lunak terhadap kekuasaan. Kritik terhadap pemerintah makin jarang muncul di halaman depan.
Sikap media pun cenderung netral bahkan ketika publik ramai membicarakan pelanggaran etika atau penyalahgunaan wewenang. Ketika pemberitaan dikendalikan, maka opini publik juga perlahan diarahkan. Inilah yang disebut sebagai “soft propaganda”—propaganda yang tidak terasa memaksa, tapi sistematis.
Sebagai mahasiswa yang hidup dan tumbuh dalam informasi digital, saya terbiasa membuka banyak tab berita, membandingkan satu media dengan yang lain. Namun yang saya temukan makin hari adalah homogenitas narasi.
Banyak media besar menyajikan berita dengan sudut pandang serupa, seolah-olah telah sepakat untuk tidak menyentuh area sensitif yang bisa mengusik para elite. Ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini hasil narasi yang murni atau ada ‘briefing’ yang disepakati secara halus?
Kita perlu ingat bahwa media bukanlah rekan penguasa, melainkan pengawasnya. Dalam sejarah, peran media sangat penting dalam membongkar kasus besar seperti Watergate di AS dan skandal Panama Papers yang melibatkan banyak kepala negara. Semua itu hanya mungkin jika media menjaga jarak aman dengan kekuasaan, bukan malah bercengkerama dalam ruang makan pribadi.
Pertemuan di Hambalang, jika tidak dijelaskan secara terbuka kepada publik, akan menjadi sinyal buruk. Ia mengaburkan batas profesionalisme. Ketika para nakhoda media – yang bertanggung jawab atas arah pemberitaan nasional – justru memilih keakraban dengan kekuasaan ketimbang menjaga objektivitas, maka publik kehilangan penyangga terakhir demokrasi.
Dari Aktivisme Mahasiswa ke Keprihatinan Kolektif
Mahasiswa sering dicap naif dan terlalu idealis. Terlalu bersuara dalam ruang yang dianggap belum mereka kuasai. Tapi justru idealisme itulah satu-satunya kompas moral yang tersisa ketika institusi-institusi negara mulai kehilangan arah menjalankan fungsinya.
Pada saat banyak aktor politik bermain di ruang abu-abu, mahasiswa – yang belum terikat kepentingan – hadir sebagai pengingat bahwa demokrasi tidak sekadar prosedur lima tahunan, tapi soal menjaga nurani publik.
Saya dan banyak teman saya hari ini merasa resah. Bukan karena kita tidak bisa menerima hasil pemilu, tapi karena terlalu banyak tanda tanya yang belum dijawab: dari proses politik yang penuh drama, hingga konflik kepentingan di Mahkamah Konstitusi. Dan sekarang, media – yang semestinya menjadi saluran kontrol sosial – malah tampak akrab dengan kekuasaan.
Pertemuan di Hambalang bukanlah tindakan yang secara hukum bisa dijatuhi vonis. Tapi justru karena ia tidak melanggar hukum secara eksplisit, publik harus lebih waspada.
Dalam politik, simbolisme sering kali lebih berbahaya daripada tindakan nyata. Kedekatan antara media dan kekuasaan tidak perlu diucapkan; cukup dilihat dari siapa yang duduk di satu meja makan, dan apa yang tidak diberitakan setelahnya. Ketika tidak ada satu pun media besar yang mengulas isi pertemuan secara detail, justru itulah alarmnya.
Dan mari kita luruskan: yang hadir dalam pertemuan itu bukan reporter lapangan, bukan jurnalis junior, tapi para pemimpin redaksi. Orang-orang yang menentukan nada, sudut pandang, bahkan arah kebijakan narasi dari media yang dikonsumsi jutaan rakyat setiap hari.
Ketika mereka berada dalam satu ruangan tertutup dengan calon presiden terpilih, dalam suasana nonformal, tanpa transparansi, publik punya hak penuh untuk bertanya. Karena ini bukan hanya soal siapa bertemu siapa, tapi apa dampaknya terhadap pemberitaan yang seharusnya berpihak pada kepentingan publik, bukan penguasa.
Lebih dalam dari itu, pertemuan ini menyentuh sesuatu yang sangat sensitif: kepercayaan. Dalam demokrasi, kepercayaan publik adalah mata uang paling berharga.
Ketika mahasiswa turun ke jalan, mereka tidak hanya menyuarakan tuntutan. Mereka juga sedang menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap institusi negara mulai retak. Dan ketika media – yang seharusnya menjadi penjaga nalar publik – ikut masuk dalam lingkar kekuasaan, maka potensi kehancuran demokrasi menjadi lebih nyata.
Kita pernah melihat ini sebelumnya. Dalam sejarah pergerakan mahasiswa, mulai dari 1966, 1998, hingga berbagai aksi pada era reformasi, media selalu memainkan peran penting: sebagai peliput, sebagai saksi, dan sebagai penyambung suara rakyat. Tapi hari ini, relasi itu terasa lebih dingin.
Gerakan mahasiswa tak lagi mendapat panggung besar seperti dulu. Isu-isu kritis yang diangkat oleh kampus-kampus sering luput dari media besar. Apakah ini kebetulan atau hasil dari kompromi yang pelan-pelan membunuh independensi?
Yang pasti, saat media mulai kehilangan keberaniannya untuk berdiri sendiri, maka demokrasi kehilangan salah satu pilar terkuatnya. Ketika itu terjadi, suara mahasiswa bukan sekadar keluhan idealistik, tapi panggilan darurat untuk menyelamatkan masa depan.
Jangan Biarkan Akal Sehat Kita Dijinakkan
Pertemuan di Hambalang mungkin tidak akan tercatat dalam buku sejarah. Tapi dalam ingatan kita bersama, terutama generasi muda yang masih percaya pada makna kejujuran dalam demokrasi. Peristiwa ini patut diingat sebagai pengingat bahwa kekuasaan selalu mencari cara untuk mendekati ruang-ruang yang seharusnya netral.
Jika media sebagai penjaga gerbang informasi mulai tunduk dengan penguasa, maka siapa lagi yang akan mengabarkan kebenaran?
Sebagai mahasiswa, saya sadar saya bukan siapa-siapa. Saya tidak punya kekuasaan, tidak punya akses ke ruang-ruang penting seperti para elite itu. Tapi saya punya suara. saya percaya, ketika suara-suara dari kampus, dari warung kopi, dari media sosial, mulai bersatu dalam keprihatinan yang sama, maka perubahan bisa dimulai.
Kita harus mencatat peristiwa seperti ini, mengkritisinya, dan menjadikannya bahan refleksi. Bukan untuk menyebar kebencian, tapi untuk menjaga jarak sehat antara media dan kekuasaan. Karena hanya dengan itu, media bisa tetap menjadi jendela kebenaran, bukan cermin yang memantulkan keinginan penguasa.
Baca Juga: Penggunaan AI dalam Jurnalistik, Ciptakan Berita Format Baru
Penulis: Kevin Yuwono
Kevin Yuwono; mahasiswa Universitas Surabaya, pemenang kompetisi menulis opini “Pertemuan Pemimpin Redaksi di Hambalang, Bagaimana Pendapat Kamu” yang diadakan oleh Aksara Institute